Dalam menjalankan bisnisnya, perbankan tidak hanya harus waspada pada keberadaan penjahat yang berada di luar dinding kantornya, tetapi juga yang berada di dalamnya. Tugas menyalurkan dana yang menjadi pekerjaan utama bank, menjadi lebih sulit ketika menghadapi ancaman justru dari pegawainya sendiri.
Ya, dengan makin lengkapnya aturan dan sistem keamanan perbankan yang ditetapkan otoritas, pembobolan dana akan sulit dilakukan jika tidak menggunakan ‘orang dalam’. Bahkan menurut pakar hukum dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih, berbagai modus yang digunakan dalam pembobolan bank yang diotaki orang luar bank, seringkali justru terjadi karena atas bantuan orang dalam bank itu sendiri. Baik karena memang bekerja sama ataupun hanya sekedar membantu dengan mendapatkan upah atau komisi atas hasil jarahan dari bank. “Sebetulnya sulit sekali membobol bank tanpa ada kerja sama dengan pihak bank, apalagi bila sistem kontrol berjalan dengan baik yang didukung dengan kecanggihan teknologi perbankan,” kata dia.
Hal itu sejatinya sudah diantisipasi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketika hampir semua pasal tentang kejahatan bank melibatkan orang dalam bank atau pihak terafiliasi. “Hanya satu pasal yang tidak melibatkan bank yaitu soal perbuatan menghimpun dana masyarakat tanpa seijzn Bank Indonesia,” ujar Yenti dalam sebuah seminari bertajuk Optimalisasi Pengejaran Aset Pelaku Tindak Pidana Perbankan pada Bank Gagal di Jakarta belum lama ini.
Contoh yang paling lekat diingatan kita adalah kasus pembobolan dana bank kelas dunia, Citibank oleh pegawainya sendiri, Malinda Dee. Bahkan setelah itu, dalam kurun dua tahun terakhir saja, telah terjadi delapan kasus pembobolan bank dengan kerugian berkisar Rp250 miliar. “Jumlahnya sangat mungkin lebih dari itu karena ada indikasi dalam hal kejahatan perbankan pihak bank adakalanya menutup-nutupi dengan alasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” lanjut Yenti.
Menurut Yenti pengelolaan sumber daya perbankan harus segera dievaluasi agar penyebab begitu seringnya terjadi kejahatan perbankan segera diketahui dan diantisipasi agar tidak membahayakan industri perbankan secara nasional.
Beberapa Modus
Menanggapi apa yang diharapkan oleh Yenti, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan masukan kepada perbankan mengenai jalur apa saja yang dipakai oleh pegawai yang nakal untuk membobol banknya sendiri. “Modus-modus ini sudah pernah dilakukan oleh bank dalam negeri, yang pada akhirnya ketahuan, sehingga izin bank dicabut dan pelakunya dijebloskan ke penjara,” kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Robertus Bilitea.
Modus yang paling sering dilakukan adalah pemberian kredit fiktif. Dari catatan LPS, modus ini yang paling sering dilakukan, yaitu pemberian kredit fiktif. Dalam pemberian kredit fiktif si penerima kredit dalam perjanjian kredit adalah palsu atau memakai nama orang lain. “Jenis usaha yang dibiayai juga fiktif dan bank berpura-pura menyalurkan kredit, dicatat dalam buku, padahal uangnya entah dibawa ke mana,” kata Robertus.
Modus selanjutnya melalui penarikan dana tanpa sepengetahuan pemilik. Misalnya dalam buku bank sudah tidak tercatat ada simpanan nasabah (deposito) tapi si nasabah tidak pernah menarik deposito. Sehingga ketika si nasabah menanyakan perihal depositonya, ternyata sudah tidak ada.
Modus berikutnya adalah tidak mencatat setoran nasabah melalui deposito atau tabungan dalam pembukuan bank (unrecorded). Sehingga dana tidak ada dalam catatan bank meski nasabah sudah menyetorkan uangnya ke bank.
Modus terakhir adalah setoran atau angsuran kredit tidak diteruskan pada bank. Nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada pegawai bank untuk simpanan atau pembayaran kredit, akan tetapi tidak dicatatkan dalam pembukuan bank tapi dibawa lari oleh si pegawai bank.
Nah, pembobolan bank atau kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan selalu melibatkan orang dalam bank itu sendiri. Seperti dikatakan dalam ketentuan dalam UU perbankan jelas dikatakan bahwa enam pasal tentang kejahatan, hanya satu pasal yang tidak melibatkan pihak bank, artinya memang kerentanan terjadinya kejahatan perbankan justru dari dalam bank itu sendiri.
Hingga Mei 2015, LPS telah memberikan kuasa kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaporkan dugaan tindak pidana perbankan atas 27 bank yang telah dicabut izinnya. Disebutkan Robertus, dari 27 bank yang telah dicabut izinnya, 8 bank diatarannya telah selesai proses hukumnya, sedangkan 19 bank masih dalam tahap proses hukum.
“Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, dari 63 bank yang dicabut izin usahanya dan diserahkan kepada LPS, lebih dari 90 persen diketahui terdapat indikasi tindak pidana perbankan,” kata Robertus
Dia mengungkapkan, 19 bank yang masih dalam tahap proses, di antaranya lima BPR atau BPRS dalam proses investigasi oleh BI. Sedangkan yang dalam proses penyidikan ada 12 perbankan yang terdiri dari satu Bank Umum dan 11 BPR atau BPRS. Tidak hanya itu, lanjut Robertus, perbankan yang dalam proses pengadilan atau sudah diputus pada tingkat pertama berjumlah dua BPR.
Pada 2015 ini, LPS telah melaporkan pemegang saham salah satu BPR yang dilikuidasi yang diduga melakukan tindak pidana menghambat proses likuidasi.
Aturan Mendesak
Berhadapan dengan aksi kejahatan perbankan, dalam hal ini pembobolan dana nasabah, penegak hukum dinilai belum secara optimal mengembalikan aset-aset pelaku pembobolan yang setidaknya dapat dijadikan ganti rugi bagi nasabah. Hal itu disebabkan Indonesia masih belum punya Undang-Undang (UU) mengenai perampasan aset. Maka UU tersebut harus dibuatkan tersendiri lantaran mampu mengejar aset dari hasil kejahatan perbankan.
“Kita kekurangan satu undang-undang yaitu UU Perampasan Aset, untuk menguatkan dan mempermudah pengejaran aset hasil kejahatan perbankan di luar negeri,” kata Yenti dari Trisakti.
Dia mengungkapkan, kejahatan yang terjadi di sektor perbankan sulit untuk dilacak jika hanya menggunakan aturan yang telah berlaku. Oleh karena itu pemerintah, lanjut Yenti, juga harus membuatkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena ketika hasil kejahatan perbankan kemudian mengalir ke manapun termasuk kejahatan TPPU.
Dengan UU TPPU, lanjut Yenti, kejahatan perbankan yang adanya keterlibatan pihak perbankan itu sendiri, maka pejabat perbankan itu harus dikenakan UU TPPU. “Maka akan ada efek jera baik untuk pejabat bank atau pegawai bank atau pihak bank yang lain, dan pelacakan ke mana bergulirnya uang bank yang dibobol penjahat itu lebih efektif,” kata Yenti.
Apa yang diutarakan oleh pengamat hukum yang sering berbicara tentaang pencucian uang itu, ditanggapi positif oleh Polisi. Penegak hukum mendukung disusunnya aturan hukum soal pengejaran aset untuk menarik aset yang timbul dari fraud perbankan. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Agung Setya, mengatakan dalam kasus Bank Century, pihak penegak hukum saat ini belum bisa menarik kembali aset bank gagal tersebut yang berada di Swiss sebesar 156 juta dollar AS.“Padahal baru baru ini Nigeria bisa menarik 100 juta dollar AS dari Swiss. Filipina, soal kasus harta kekayaan Ramos juga bisa,” sebut Agung.
Menurut dia, ketika kepolisian Indonesia berada di sana, pemerintah Swiss mensyaratkan UU Pengejaran Aset. UU ini, sampai sekarang bahkan belum diajukan ke UU meskipun drafnya sudah siap. Saat ini, pengejaran aset berada di bawah kordinasi Menkopolhukam yang beranggotakan Polri, Kejagung, Kememkuham, PPATK dan Kemenlu.
Terkait dengan tindak kejahatan perbankan, selama tahun 2014, kejahatan yang dilakukan lewat cyber menduduki paling atas. Dalam dua tahun belakangan, setidaknya ada 101 permintaan penyelidikan terhadap kasus fraud dari seluruh dunia dengan total kerugian Rp33 miliar. Polisi telah menangkap 497 orang yang tersangkut kasus cyber crime dengan 389 orang di antaranya adalah warga negara asing dan 108 adalah warga negara Indonesia.
Masih berdasarkan data Kepolisian, sepanjang 2011 hingga 2015 terdapat 877 kasus terkait tindak pidana bank dan pencucian uang. Terkait dengan jumlah aset hasil kejahatan yang disimpan di luar negeri yakni di Hongkong sebesar 1,35 miliar dollar AS, Inggris 927 ribu dollar AS, Jersey 16,5 juta dollar AS, dan Swiss 156 juta dollar AS.
