Pembangunan ekonomi Indonesia tak lagi bisa bertumpu pada mesin tradisional yang bergantung pada arus global. Dari sawah, desa wisata, hingga studio kreatif, denyut pertumbuhan baru tengah digarap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat kebijakan pembiayaan inklusif, perlindungan risiko, dan literasi keuangan. Inilah kisah bagaimana lembaga pengawas keuangan menjelma katalis pembangunan daerah.
Oleh Romualdus San Udika
Di sebuah sawah di Aremo, Kabupaten Nagekeo, NTT, Abraham, petani padi, bercerita tentang musim yang kian sulit ditebak. Hujan datang tak tentu, sementara harga gabah kerap jatuh sebelum sempat dijual. Namun, kali ini ia tak lagi sesulit dulu. Kredit klaster pertanian yang difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberinya ruang bernafas. “Kalau gagal panen, ada asuransi. Bank juga lebih berani kasih modal,” katanya yang baru saja purna bakti dari pekerjaan sebagai bankir di kota Jakarta.
Potret itu adalah kepingan dari strategi besar. OJK, yang selama ini kerap diasosiasikan sebatas pengawas bank dan pasar modal, kini memainkan peran ganda: regulator sekaligus akselerator ekonomi daerah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebutnya sebagai “taruhan penting bagi ketahanan ekonomi nasional.”
Agrikultur: Hilirisasi yang Tak Lagi Mimpi
Pertanian selama ini kerap dipandang sebatas penyedia pangan murah. Padahal, sektor ini menyumbang 12,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 28,6 persen tenaga kerja (BPS, 2024). Masalah klasiknya: kerentanan iklim, harga yang fluktuatif, dan akses perbankan yang sempit.
OJK mencoba membalik peta. Lewat asuransi parametrik berbasis indeks cuaca, risiko gagal panen bisa ditanggung, membuat bank lebih yakin menyalurkan kredit. “Tanpa perlindungan, aktivitas pertanian sering tak layak bisnis, padahal potensinya besar,” tegas Mahendra dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, medio April 2025 silam.
Strategi lain adalah hilirisasi. Bukan lagi menjual gabah atau kopi mentah, melainkan mendorong pengolahan menjadi beras kemasan atau kopi siap saji. Di Jawa Barat, TPAKD mengembangkan pembiayaan koperasi tani yang terhubung langsung dengan offtaker.
Pengamat agribisnis dari IPB, Khusnul Bayu Aji, menyebut pendekatan klaster OJK sebagai jalan tengah. “Kredit tak lagi sporadis, melainkan terkonsolidasi dalam jaringan hulu-hilir. Dampaknya, nilai tambah bisa tinggal di desa.”
Jika konsisten, agrikultur bisa keluar dari stigma subsisten dan menjelma mesin pertumbuhan daerah. Tak sekadar menanam dan memanen, tapi membangun rantai nilai yang menyejahterakan.
Pariwisata: Kredit dari Hak Cipta
Indonesia menargetkan 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025, dengan devisa Rp270 triliun (Kemenparekraf). Namun di balik angka, pelaku pariwisata kecil kerap tak tersentuh kredit. Sebuah homestay di Lombok, misalnya, gagal dapat pinjaman hanya karena tak punya sertifikat tanah.
OJK menjawab dengan gagasan agunan alternatif. Hak kekayaan intelektual, hak kelola wisata, bahkan data kunjungan bisa dijadikan basis credit scoring. “Kunci agar desa wisata tak hanya jadi slogan,” ujar Mahendra.
Deputi Komisioner OJK, Bambang Mukti Riyadi, menambahkan kanal pembiayaan kini lebih variatif: pasar modal, modal ventura, hingga securities crowdfunding (SCF). “Pengembangan sektor pariwisata butuh produk keuangan yang sepadan,” katanya.
Pengamat pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggogeni, mengingatkan pentingnya data. “Tanpa data kunjungan yang rapi, bank sulit menilai risiko. Inilah titik lemah yang harus dibereskan.”
Dengan skema ini, pariwisata tak lagi bergantung pada APBN atau investasi raksasa. Modal berbasis komunitas bisa lahir, memberi napas baru bagi homestay, kuliner lokal, hingga atraksi budaya.
Ekonomi Kreatif: Dari Studio ke Bursa
Ekonomi kreatif menyumbang Rp1.300 triliun ke PDB 2023, atau 7,4 persen dari total. Namun sifatnya yang asset-light membuat banyak pelaku seret modal. Seorang musisi bisa viral di YouTube, tapi tetap ditolak bank.
OJK mencoba menembus dinding itu. Hak cipta lagu, desain, atau karya digital bisa dijadikan agunan. Ditambah credit scoring berbasis rekam jejak digital, akses modal menjadi lebih demokratis.
“Jalur pembiayaan semakin luas: dari modal ventura hingga SCF berbasis komunitas,” jelas Bambang Mukti. Generasi kreatif kini bisa langsung menjual ide ke publik, tanpa menunggu bank.
Pengamat kreatif dari UGM, Hempri Suyatna, mengingatkan: “Modal penting, tapi tanpa manajemen, produk kreatif bisa cepat tenggelam. Pendampingan harus berjalan paralel.”
Dengan kombinasi modal inovatif dan penguatan kapasitas, industri kreatif bisa menjadi lumbung devisa baru, sekaligus wajah segar Indonesia di mata dunia.
UMKM: Kredit Tak Cukup, Akses Pasar Perlu
UMKM adalah tulang punggung: menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 61 persen PDB. Namun, gap pembiayaan masih 47 persen (Kemenkop UKM, 2024).
KUR menjadi andalan, dengan realisasi Rp280,3 triliun pada 2024 menuju target Rp300 triliun tahun ini. Fintech lending juga naik, outstanding-nya Rp80,1 triliun per Agustus 2025 (OJK).
Tabel Pembiayaan UMKM
| Tahun | KUR (Rp triliun) | Fintech (Rp triliun) |
| 2023 | 297,0 | 57,0 |
| 2024 | 280,3 | 72,8 |
| 2025* | 300,0 (target) | 80,1 |
Sumber: Kemenkop UKM, OJK
Namun modal bukan segalanya. Wakil Ketua Kadin, Sarman Simanjorang, mengingatkan: “UMKM perlu digitalisasi, akses pasar, dan literasi keuangan. Kalau tidak, kredit hanya jadi beban cicilan.”
OJK juga mendorong Bank Wakaf Mikro (BWM) dan LKM syariah. Di pesantren, model ini terbukti menekan rentenir dan memperkuat ekonomi lokal.
Literasi dan Inklusi: Fondasi yang Tak Bisa Ditawar
Akses keuangan tanpa literasi sama saja membiarkan rakyat terjerat pinjol ilegal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat literasi keuangan 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen. Naik tajam dari 38 persen literasi dan 76 persen inklusi pada 2019.
Namun disparitas tetap nyata. Jawa mendekati 85 persen inklusi, sementara Maluku dan Papua masih di bawah 60 persen. “Inilah pekerjaan rumah besar,” ujar Mahendra.
Pengamat keuangan Universitas Indonesia, Azril Azhari, menekankan pentingnya literasi digital. “Layanan keuangan kini mayoritas berbasis aplikasi. Kalau melek finansial tapi gagap digital, tetap saja rawan,” katanya.
Tabel Literasi & Inklusi Keuangan (SNLIK 2025)
| Indikator | Nasional | DNKI | Syariah |
| Literasi | 66,46 % | 66,64% | 43,42 % |
| Inklusi | 80,51 % | 92,74% | 13,41 % |
Sumber: OJK, SNLIK 2025
Melalui 1,2 juta agen Laku Pandai dan program TPAKD di lebih dari 500 daerah, OJK menargetkan kesenjangan ini bisa dipersempit.
Dari Desa ke Visi 2045
Di sawah Aeramo, di homestay Lombok, di studio musik Bandung, hingga kios Papua, denyut ekonomi daerah menjadi taruhan. Dari agrikultur hingga kreatif, dari UMKM hingga literasi, semuanya berkelindan.
OJK menjahit benang merah itu: regulasi yang adaptif, akses modal yang inklusif, dan literasi yang massif. Visi Indonesia Emas 2045 tak bisa digerakkan hanya dari pusat, melainkan dari daerah yang mulai tumbuh.
Pada titik ini, OJK bukan hanya pengawas. Ia menjelma mitra kehidupan, sahabat pembangunan, sekaligus penopang mimpi besar Indonesia. ***
