PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mempertahankan peringkat tertinggi idAAA dari Pefindo, ditopang fundamental kuat dan dukungan proyek Tiga Juta Rumah
Stabilitas.id — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sukses mempertahankan peringkat kredit tertinggi idAAA dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pemeringkatan ini menjadi validasi atas kokohnya likuiditas perseroan serta kuatnya dukungan pemerintah terkait program perumahan nasional, khususnya inisiatif Tiga Juta Rumah.
Rincian pemeringkatan dan landasan fundamental kredit BTN berdasarkan penilaian Pefindo meliputi:
- Peringkat Korporasi: idAAA dengan outlook stabil (berlaku 4 September 2026 – 1 September 2027), sukses dipertahankan secara berturut-turut sejak 2023.
- Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I 2025: Peringkat idAAA untuk emisi senilai Rp300 miliar.
- Obligasi Subordinasi I Tahap I 2025: Peringkat idAA untuk emisi senilai Rp2 triliun.
- Faktor Penopang Utama: Bisnis, likuiditas, dan fleksibilitas keuangan yang dinilai sangat kuat. Pefindo juga menyoroti dukungan absolut pemerintah yang sejalan dengan peran BTN menyukseskan program prioritas perumahan, termasuk proyek Tiga Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa predikat ini merupakan bentuk kepercayaan pasar terhadap ketahanan fundamental bank.
“Peringkat ini memacu kami untuk terus berinovasi menjaga posisi bisnis yang kuat, memperkuat likuiditas dan fleksibilitas keuangan, serta memastikan pertumbuhan bisnis BTN tetap sehat dan berkelanjutan,” tegas Nixon di Jakarta, Selasa (8/9).
Saat ini, BTN tengah agresif memacu transformasi bisnis ke arah beyond mortgage untuk mendiversifikasi sumber pendapatan. Meski demikian, perseroan memastikan tetap menjaga noble purpose dengan menjadikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah sebagai jangkar bisnis utama.
Secara struktur permodalan, per 30 Juni 2026, sebanyak 60% saham BTN dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui BPI Danantara dan BP BUMN, sementara 40% sisanya beredar di tangan publik.***
