Bank Indonesia bersama negara anggota BRICS menyepakati penguatan transaksi mata uang lokal (LCT) dan konektivitas pembayaran lintas negara dalam pertemuan di Mumbai, India.
Stabilitas.id – Tensi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global mendorong negara-negara anggota BRICS untuk mempertebal resiliensi keuangan bersama. Upaya ini diwujudkan melalui komitmen penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dan interkoneksi pembayaran lintas negara.
Kesepakatan strategis tersebut dirumuskan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS ke-2 (2nd BRICS FMCBG) di Mumbai, India, pada 9–10 September 2026. Dalam forum ini, delegasi Indonesia diwakili langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dan Wakil Menteri Keuangan RI, Juda Agung.
Destry menegaskan bahwa ancaman fragmentasi ekonomi global harus direspons dengan langkah-langkah konkret yang inklusif dan saling menguntungkan antaranggota blok ekonomi tersebut.
Reformasi IMF dan Inisiatif Bilateral RI–India
Selain isu LCT, pertemuan yang dihadiri pimpinan keuangan dari Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran ini juga menyepakati sejumlah agenda fundamental. Agenda tersebut mencakup transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), ketahanan siber, keuangan berkelanjutan, hingga desakan reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional (IMF) demi memperkuat mandat suara negara berkembang.
Sebagai langkah konkret pengejawantahan komitmen BRICS, Gubernur BI Destry Damayanti turut menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Sanjay Malhotra, di sela-sela acara.
Pertemuan bilateral ini difokuskan pada percepatan tiga inisiatif utama antara Jakarta dan New Delhi:
- Optimalisasi implementasi Local Currency Transaction (LCT).
- Penyepakatan Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA).
- Perluasan interkoneksi sistem pembayaran ritel melalui fasilitas QR antarnegara.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa otoritas moneter bersama pemerintah akan terus mengambil peran aktif dalam menjaga ruang dialog di tengah polarisasi global. Sinergi ini diarahkan untuk merumuskan kebijakan internasional yang berdampak riil terhadap ketahanan ekonomi nasional. ***
