Jakarta – Potensi kerugian bagi perekonomian terus meningkat setiap tahunnya. Survey Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) terhadapat 7 produk yang sering dipalsukan (tahun 2014), diperkirakan merugikan perekonomian hingga Rp65,1 triliun. Angka tersebut melonjak tajam dari survey 2010 yang memperkirakan potensi kerugian perekonomian di level Rp43,2 triliun.
Justisiari Perdana Kusumah – Sekretaris Jenderal MIAP menjelaskan hasil survei 2014 mencatat bahwa komoditas pakaian, tinta printer, barang dari kulit dan software merupakan produk-produk palsu yang paling banyak beredar.
“Persentase produk tinta printer mencapai 49.4%, pakaian palsu mencapai 38.90%, diikuti oleh barang dari kulit 37.20%, dan software 33.50%. Sisanya produk kosmetika palsu 12.60%, makanan dan minuman palsu 8.50%, dan produk farmasi palsu 3.80%,” ungkap Justisiari dalam media brifing di Jakarta, Rabu (25/2).
Yang tidak kalah menariknya, lanjut Justisiari, bahwa diluar ke-7 industri yang menjadi obyek survai MIAP tersebut, banyak juga industri-industri lainnya yang rentan terhadap praktek pemalsuan, seperti spare part otomotif, oli (pelumas) dan produk-produk lain yang secara nyata merugikan konsumen.
“Oli yang dipalsukan itu beragam. Namun banyak juga yang mencari produk oli terkenal, tetapi palsu. Ini kuantitas pemalsuan oli bisa melampaui software karena kita lihat saja begitu banyak pengguna motor,” ungkap Justisiari.
Dia akhir 2014 lalu, lanjut dia, MIAP bersama Polda Metro Jaya menindak sebanyak 10 titik peredaran oli palsu. “Jadi ini ada oli daur ulang, juga oli yang belum ada nomor produk terdaftar (NPT). Yang tidak ada NPT ini rata-rata oli dari luar,” pungkas Justisiari.
Dia menambahkan, sejauh ini produsen oli dari luar negeri terlihat begitu sensitif ketika ada laporan distributor lokal. Namun demikian, tidak sedikit pula pemilik merek luar yang tidak begitu responsif terhadap peredaran produk mereka yang dipalsukan. Sehingga, ketika laporan pelanggaran hak cipta masuk dalam delik aduan, maka sulit untuk diberantas aktivitas pemalsuan tersebut.
“Jadi kita minta para pemilik merek itu untuk pertegas keberadaan atau lisensi mereka di dalam negeri sehingga aktivitas ekspor-impor lebih terkontrol, dan distributor atau pihak yang diberikan lisensi bisa melakukan pelaporan ketika ditemukan pemalsuan merek terkait,” pungkas AKBP Drs. Rusharyanto, Penyidik Mabes Polri di kesempatan yang sama.
Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya telah mencoba menjerat pemalsuan dengan UU lain seperti UU Perlindungan Konsumen dengan kurungan 5 tahun dan denda Rp2 miliar, UU Perindustrian 5 tahun kurungan dan denda Rp3 miliar, juga UU Migas dengan masa kurungan 5-6 tahun. “Kita malah pernah menjerat pemalsuan dengan UU Kesehatan dengan masa kurungan 12 tahun penjara,” kata Rusharyanto.
Namun dia menambahkan, MIAP dianjurkan untuk mengusulkan ke dalam UU Merek dan UU Paten yang saat ini sudah masuk ke DPR, bahwa penyidik dari PNS sebaiknya diberikan kewenangan untuk menjuntokan pelaku pemalsuan dengan pasal lain, seperti halnya polisi.
Rusharyanto juga meminta, agar dalam pembahasan UU Merek dan Paten tersebut, sanksi harus lebih dipertegas, karena pemilik tempat seperti Mall hanya diatur di UU hak cipta dengan denda terbatas. “Jadi jumlah denda harus diseuaikan dengan kerugian, jangan limited,” pungkas dia.
Sanksi yang mengatur terkait tindakan pemalsuan berdasarkan UU Merek No. 15 tahun 2001, adalah masa kurungan 5 tahun dan denda Rp 1 miliar. Sementara konsumen antara dipidana dengan kurungan 1 tahun dengan denda Rp200 juta.
Selain itu, lanjut dia, perlu penataan lisensi untuk pihak yang berdagang, tidak seperti sekarang yang marak melalui online sehingga tidak ada pertanggungjawaban hukum. Misalnya terkait garansi, asuransi, ketika terjadi pemalsuan.
