Banyak pihak yang mendukung langkah pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini setelah isu penghentian stimulus AS telah menarik dana-dana asing di Indonesia, ditambah kondisi transaksi berjalan yang terus defisit. Pelemahan ekonomi dinilai merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat fundamental perekonomian maupun sektor keuangan. “Jadi kita memang ada waktu bernapas. Dan waktu bernapas ini yang harus kita lakukan adalah membenahi ke dalam,” kata ekonom Standard Chartered Bank, Eric Aleksander Sugandi, kepada Stabiltas. Berikut petikannya:
Apa yang mempengaruhi pemerintah dan bank sentral mengoreksi ke bawah target pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan?
Kita bisa melihatnya dari sisi pertumbuhan impor dan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi kencang, pertumbuhan impor juga kencang. Karena kita lihat juga kalau sekitar 90 persen impor itu merupakan barang modal dan barang produksi seperti bahan-bahan material, dan bahan baku. Jadi otomatis ketika menggenjot pertumbuhan ekonomi tinggi, impor kita juga tinggi. Nah, mengapa pemerintah dan bank sentral ingin mengerem laju pertumbuhan ekonomi, itu harus dikaitkan dengan current account deficit dan neraca pembayaran. Jadi diharapkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, tentunya demand akan impor juga akan berkurang.
Caranya?
Ya, kalau bank sentral dengan menempuh kebijakan suku bunga. Dalam hal ini bank sentral menaikan BI Rate kemudian Fasbi Rate. Kemudian kebijakan non suku bunga melalui pengetatan penyaluran kredit, walaupun impact-nya ke pertumbuhan impor itu tidak langsung. Karena kalau ada perlambatan pertumbuhan kredit, tentunya demand untuk impor juga akan terpengaruh. Karena kredit, selain demand dari konsumsi masyarakat, juga datang dari perusahaan yang melambat. Maka itu permintaan impor akan barang modal juga melambat. Kita bisa melihat itu dari pertumbuhan investasi yang melambat di kuartal kedua tahun ini. Logikanya ke situ. Pemerintah juga melihat demikian.
Bagaimanan dengan proyeksi Standar Chartered?
Kami juga melihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini, tingkat keseimbangannya di kisaran 5,5 persen – 6 persen. Dengan harapan itu juga bisa mengurangi tekanan terhadap current account. Sebenarnya pesannya sama seperti China yang memperlambat pertumbuhan ekonominya untuk mengurangi tekanan inflasi, dengan fokusnya di over heating, kalau kita fokus di current account. Tetapi saya melihat angka pertumbuhan di level 5,5 persen hingga 6 persen masih baik. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini di 5,8 persen, tahun depan di 6 persen.
Mengapa di angka tersebut?
Angka pertumbuhan 5,8 persen untuk tahun ini karena kita melihat konsumsi rumah tangga tahun ini agak tinggi karena inflasi, oleh karena kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dan sebagainya. Kemudian investasi juga terpengaruh. Inflasi selain karena BBM naik, juga karena UMR (upah minimum) naik, kemudian rupiah juga melemah tentu akan berpengaruh juga terhadap biaya produksi perusahaan. Jadi konsumsi dan investasi melambat karena inflasi, sementara kinerja ekspor kita juga belum membaik karena faktor global, dan demand untuk impor masih cukup kuat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi melambat juga karena dampak kebijakan BI dan pemerintah. BI mengerem pertumbuhan kredit, pemerintah memperbaiki neraca pembayaran.
Sektor mana yang paling berpengaruh dengan perlambatan pertumbuhan ini?
Semua sektor tentu terkena dampak pemangkasan target pertumbuhan ini. Mungkin logikanya bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi ini oleh karena perlambatan yang mulai terjadi di beberapa sektor ekonomi. Seperti sektor pertimbangan yang cukup terpukul tahun ini. Tetapi di sisi lain, perlambatan sektor lain adalah sebagai dampak seperti perlambatan pertumbuhan kredit. Jadi ada yang berpengaruh karena aksi dan reaksi dari respons kebijakan.
Jadi yang dilakukan pemerintah dan BI sudah tepat?
Saya pada prinsipnya mengapresiasi apa yang dilakukan BI. Lebih baik kita memperlambat pertumbuhan untuk sebuah pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Daripada kita terkena dampak di current account deficit. Karena kalau kita belajar dari krisis 1997/1998, jelas posisi defisit current account saat itu membesar, maka kita harapkan tidak terjadi lagi. Walaupun kondisi sekarang ini lebih baik dari dari 1997/1998.
Tetapi kita harus bedakan dengan sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh BI, pemerintah, dan OJK pada 23 Agustus lalu. Harus dibedakan antara sektor riil dan sektor finansial. Secara garis besar paket kebijakan itu memang bagus tetapi impact-nya tidak segera. Tetapi toh akhirnya market melihat bahwa BI serius dengan menaikan suku bunga. Mulai dari Juni hingga September sebesar 150 basis poin. Di sisi eksternal, untungnya tapering di Amerika itu ditunda, sebelumnya diekspektasi terjadi di bulan September, tetapi diundur.
Apakah masih perlu kebijakan lain?
Kebijakan BI dan pemerintah yang sudah ada memang kita apresiasi. Tetapi ke depan, kita harapkan pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong industri dalam negeri sehingga mampu menghasilkan barang modal dan bahan baku sendiri, tanpa harus impor secara berlebihan. Ini harus didorong dengan berbagai insentif, dan segala macam kebijakan.
Untuk BI, kami mengharapkan BI kembali menaikan suku bunga acuan BI Rate di November atau Desember. Karena yang jelas, faktor eksternal masih ada. Karena kebijakan tapering oleh The Fed itu kan hanya ditunda ke belakang. Sehingga jika tapering kembali dilakukan lagi, tentunya akan ada impact ke kita, terutama ke sektor finansial, karena ke sektor ril mungkin tidak berdampak langsung, karena orientasinya lebih panjang sehingga secara psikologis dampaknya sedikit.
Masalah eksternal lain kemungkinan debt ceiling AS juga diperpanjang atau ditunda lagi pembicaraannya ke bulan Januari atau Februari tahun depan. Jadi kita memang ada waktu bernapas. Dan waktu bernapas ini yang harus kita lakukan adalah membenahi ke dalam. Seperti BI menghimpun cadangan devisa lebih banyak, bisa melalui swap atau source payment yang lainnya melalui BSA (bilateral swap agreement) dan lainnya. Harapan balance of payment membaik, dalam arti defisit mengecil atau bisa surplus di tahun depan sehingga membuat cadangan devisa menjadi lebih sehat.
Jadi saat ini adalah kesempatan untuk menabung kekuatan?
Betul. Karena ada dua isu di tahun depan, seperti yang saya katakan tadi, yakni kemungkinan tapering dan debt ceiling AS di Januari tahun depan. Sebenarnya dua isu itu merupakan dua hal yang bertolak belakang, tetapi sama-sama menekan rupiah.
Jika kesepakatan debt ceiling tidak tercapai, dan melewati tengang waktu pembayaran, maka perekonomian global akan jatuh lagi ke dalam resesi. Kemudian, obligasi AS juga bisa di-downgrade. Kenapa krisis global, karena Amerika menguasai hampir seperempat dari ekonomi dunia. Dan ketika mendekati tengat debt ceiling itu, biasanya ada pressure ke rupiah.
Nah, ketika debtceiling itu aman, isu berikutnya adalah tapering. Kalau ekonomi AS sudah menunjukan pertumbuhan membaik, mulai pulih, tentunya quantitantive easing itu akan dipangkas, dan akhirnya akan dihentikan sama sekali. Ini juga menimbulkan preasure ke rupiah karena akan terjadi flight to quality dari emerging market ke negara maju.
Dengan sisa tahun ini, apa yang perlu dilakukan industri keuangan juga BI mengantisipasi debt ceiling dan tapering di Januari nanti?
Mungkin saya melihat policy dari BI masih tightening. Walaupun tanpa harus menaikan suku bunga. Tetapi kami perkirakan paling cepat pada November ini BI bisa naikan lagi BI Rate. Dan jika nanti BI tidak menaikan suku bunga acuan lagi, pengetatan kebijakan moneter masih akan terus terjadi, karena kita punya konsentrasi pada posisi current account defisit. Ini salah satu yang harus diperhatikan oleh industri keuangan, karena dengan arah tightening policy kemudian likuiditas di pasar berkurang, dan mungkin suku bunga juga naik, maka, cost of deposit bank akan membengkak. Dan biasanya suku bunga deposit naiknya lebih cepat dari suku bunga kredit. Jadi margin bank akan berkurang.
Margin berkurang, menyebabkan kredit, pendapatan, dan laba berkurang?
Iya tentu saja. Tetapi setiap perusahaan keuangan tentunya harus membuat target yang lebih realistis dengan kondisi yang ada. Singkat kata mereka juga harus menyadari bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang direm, juga pertumbuhan kredit yang direm, itu untuk sustainability pertumbuhan yang lebih baik ke depan.
Saya melihat, walaupun margin bank berkurang, pertumbuhan laba bank tetap besar. Dibandingkan dengan Singapura misalnya, margin di sana jauh lebih kecil dari kita. Ya kalau ada yang mengeluhkan wajar, tetapi itu konsekuensi logis. Kadang kalau kita ingin membuat kondisi industri keuangan yang sehat, memang kita harus mengendalikan diri. Misalnya, dari BI, tidak hanya dengan kebijakan BI rate, tetapi kita juga harus lihat dengan kebijakan LTV untuk kendaraan bermotor dan property. Jadi kalau untuk menghindari bubble, kita memang perlu mengambil kebijakan yang seolah-olah tidak mendukung industri financial. Tetapi kita harus lihat sustainability-nya. Dari pada kita terlalu agresif, pertumbuhan kredit terlalu cepat, kemudian bubble dan kolaps.
Waktu BI mengeluarkan LTLTV kedua, apakah sudah diprediksi bahwa kondisi sekarang akan terjadi seperti persoalan tapering dan debt celing di AS ?
Saya pikir BI sudah memperkirakan itu, terutama soa tapering. Kalau soal debt cealing mungkin belum. Tetapi kalau merujuk pada data harian yang dilansir Bloomberg, seharusnya BI susah mengetahui kejadian penting yang berpotensi mempengaruhi pasar.
Jika sudah mengetahui dampak dari inflasi kemudian faktor eksternal, gambaran besar untuk sektor keuangan agar lebih baik dari target sebelumnya?
Saya berpendapat bahwa inflasi itu terjadi karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Banyak yang tidak setuju juga, tetapi anggaran negara itu harus disehatkan, kendati kenaikan harga BBM tidak banyak membantu mengurangi defisit anggaran, tetapi ada miss alokasi subsidi yang seharusnya untuk sesuatu yang lebih produktif seperti pengentasan kemiskinan. Jadi, inflasi terjadi karena policy yang dibuat.
Mungkin pertanyaanya, mengapa ketiga kebijakan kenaikan harga BBM, TDL, dan UMR itu terjadi di tahun yang sama? Kita harus lihat bahwa di tahun lalu, seharusnya harga BBM naik, tetapi ada klausul di DPR bahwa pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR. Tetapi tahun ini tidak ada hal itu. Bagaimana industri keuangan melihatnya? Kami perkirakan tidak lagi kenaikan harga BBM di tahun depan karena ada proses pemilu. Sehingga inflasi tidak harus menjadi hal yang diwaspadai dengan serius. Kami perkirakan inflasi tahun depan kembali ke target yakni 5 persen hingga akhir tahun.
Mungkin yang akan diperhatikan industri keuangan adalah tightening-nya kebijakan dari BI. Yakni upaya menekan defisit neraca pembayaran, dan menyehatkan industri keuangan agar tidak terjadi bubble. Ini akan jadi challenge karena margin bank akan berkurang. Tetapi sebesar apapun tantangan perbankan, margin-nya masih lebih besar dari negara lain.
Jadi kendati margin turun, hitungannya masih besar dan tidak perlu khawatir?
Kalau kita melihat bisnis bank di Indonesia, distribusi dana dan likuiditas itu tidak merata. Mungkin hanya 15 bank yang menguasai 80 persen dana masyarakat. Bagaimana dengan nasib bank yang kecil-kecil? Melalui API, sebenarnya BI sudah seringkali mendorong bank kecil ini untuk merger. Karena ketika krisis, dengan distribusi likuiditas yang tidak merata, bank-bank kecil ini akan kesulitan likuiditas. Ini sudah terjadi di 2008 silam, ketika antar bank tidak saling pinjam likuiditas.
Apakah kondisi ini bisa terulang, mengingat jumlah bank kecil juga masih banyak?
Ini sebenarnya persoalan struktural. Kemungkinan besar masih bisa terjadi, kecuali dorongan bank sentral bahwa bank-bank kecil ini harus merger, mulai terlaksa perlahan-lahan. Tetapi mereka masih mau bertahan hanya untuk menjaga nama besar keluarga, ya susah jika demikian.
Bagaimana dampak perlambatan untuk industri keuangan non bank?
Saya pikir sama dengan bank. Ini akan jadi challenge buat mereka. Soal kebijakan uang muka kendaraan bermotor misalnya, tidak hanya BI yang mengeluarkan kebijakan itu, tetapi kementrian keuangan juga mengeluarkan kebijakan serupa. Tentunya, akan mempengaruhi industri keuangan non bank. Yang langsung itu seperti pembiayaan, ketika berkurang maka mempengaruhi margin mereka. Asuransi juga demikian, ketika kredit dan proyek infrastruktur berkurang, tentu asuransi juga ikut berkurang preminya. Karena semua kredit disuransikan.
Dari kondisi tersebut, apakah pasar modal bisa mengambil keuntungan?
Untuk portofolio investment, intinya bagaimana caranya mereka merespon kepercayaan bahwa rupiah tidak kolaps dengan adanya poin-poin kebijakan yang telah dikeluarkan regulator. Itu kita bisa lihat dengan kembali pulihnya bursa saham. Demikian juga di pasar obligasi dan reksadana. Ini tentu berpengaruh pada income investasi di reksadana, saham, dan obligasi itu. Tetapi placement itu bisa juga di perbankan ketika suku bunga mulai naik.
Lantas mana lebih baik menaruh uang di bank atau pasar modal?
Pasar modal selalu ada risiko. Dan risikonya lebih besar dari bank, ketika nasabah berinvestasi di produk konvensional. Tetapi tergantung keinginan nasabah mau menaruh uangnya di portofolio mana. Gain yang potensial di pasar modal tentu ada. Karena kemarin kita ada koreksi besar-besaran di pasar saham. Tetapi risk-nya juga ada. Jadi saya tidak bisa menggeneralisasi apakah pasar modal lebih baik atau bank lebih baik. Karena di pasar modal kita tidak mengetahui akan terjadi apa hingga akhir tahun.
Bagaimana peran OJK dalam proses tightening di sektor keuangan?
OJK Mungkin harus lebih berperan ke mikronya, bukan ke makronya. Jadi pengawasan satu persatu baik ke bank dan sektor keuangan lainnya harus lebih aktif. Ke depan kita berharap OJK ke depan, pertama harus melindungi konsumen. Informasi produk yang merugikan harus diprotek oleh OJK. Karena selama ini banyak informasi produk seperti di asuransi yang tidak sepenuhnya disampaikan ke nasabah. Kaget ketika terjadi klaim, banyak yang dikeluhkan nasabah karena banyak permintaan yang tidak diberitakan diawal kontrak polis. Jadi perlu edukasi yang menyeluruh dan detail. Dan mungkin nanti ada legal action dari nasabah terhadap bank dan asuransi atau lembaga keuangan non bank yang melakukan kecurangan, OJK harus membantu nasabah.
Sejauh ini kita melihat positif terhadap kerja OJK. Di pasar modal misalnya, ada kebijakan buyback saham saat gonjang-ganjing pasar kemarin. Itu tentu baik, karena tidak suspen yang membuat harga saham tidak berkembang.
